PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI KASUS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR)
DOI:
https://doi.org/10.56444/psgj.v3i1.634Keywords:
Sistem Akuntansi Keuangan, Pengelolaan Keuangan, KuAbstract
Kualitas laporan keuangan daerah adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan, transaksi-transaksi dan kinerja suatu pemerintah daerah dimana didalamnya memiliki informasi yang mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik antara lain relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan menyebarkan kuesioner melalui link google form kepada 78 responden.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah verifikatif dengan metode penelitian explanatory survey. Data diuji dengan menggunakan SPSS versi 25, metode statistik analisis statistik deskriptif, uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, uji hipotesis yaitu analisis regresi linear berganda serta uji t, uji F dan uji koefisien determinasi.
Hasil pengujian secara parsial dengan uji t mendapatkan hasil penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
References
Bastian, I. (2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi ke 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
BPK RI. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020. Tersedia di: https://www.bpk.go.id/ihps [Diakses pada 19 Maret 2021].
Chabib, S. (2010). Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung. Bandung: Fokus Media.
Cianjur Ekspres. 2021. Cianjur Hanya Dapat WDP Dampak Adanya OTT Terhadap Bupati Terkait DAK. Cianjurekspres.net, hal. 1, kol. 1-5. Tersedia di: https://www.cianjurekspres.net/cianjur- hanya-dapat-wdp/ [Diakses pada 20 Maret 2021).
Darmawan, N.A.S. et al,. (2014). Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada 10 SKPD Berupa Dinas di Kabupaten Jembrana). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1, [online] Volume 2, No. 1, Tahun 2014. Tersedia di: http//ejournal.undiksha.ac.id [Diakses pada 29 Maret 2021].
Defitri, S.Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholder Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Media Ekonomi, [online] Volume 22 (1), 53-72, 2014. Tersedia di: http://www.neliti.com [Diakses pada 29 Maret 2021].
Defitri, S.Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Benefita, [online] Volume 3(1) Februari 2018, p. 64-75. Tersedia di: http://ejournal.lldikti10.id [Diakses pada 29 September 2020].
Defitri, S.Y. et al., (2016). The Effect Knowledge of Budget and Job Relevant Information on Asymmetry Information. Jurnal Europan Academic Reseacrh, [online] Volume IV(4) July 2016. Tersedia di: http://repository.upiyptk.ac.id [Diakses pada 29 Maret 2021].
Erlina, dan Rasdianto. (2013). Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual. Medan : Brama Ardian.
Gelinas., et al. (2016). Accounting Information System. 10 Edition. South- Western. USA.
Halim, Abdul et al,. (2012). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Hanifa, L. et al,. (2016). Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan, [online] Volume 1, Nomor 2, 2016 e-ISSN 2502-5171. Tersedia di: http://ojs.uho.ac.id [Diakses pada 17 Maret 2021].
Harefa, T. (2014). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung). Jurnal Akuntansi, [online]. Tersedia di: http//elib.unikom.ac.id [Diakses pada 29 Maret 2021].
Hery. (2019). Analisis Laporan Keuangan Intergrated and Comprehensive Edition. Jakarta: Penerbit PT. Grasindo.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
Indrayani, K.D. dan Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, [online] Volume 4, No. 1, hal. 1-16, Juli 2020. Tersedia di: http//journal.umy.ac.id [Diakses pada 19 Maret 2021].
Lutfiyanti, A.R. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten Subang). Skripsi. Universitas Pasundan Bandung.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Mokoginta, N., et al. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, [online] Volume 12(2), 2017, p. 874-890. Tersedia di: http://ejournal.unsrat.ac.id [Diakses pada 29 September 2020].
Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Nordiawan, D. et al,. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
Patra, A.D.A., et al. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi, [online] Volume 2(1) Februari 2015, p. 1-9. Tersedia di: http://journal.stiem.ac.id [Diakses pada 29 September 2020].
Pratama, A.Y. (2015). Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, [online] Volume 28, Nomor 1, Februari
Tersedia di: http://journal.um.ac.id [Diakses pada 29 Maret 2021].
Ratifah, I. dan Ridwan M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Trikonomika, [online] Volume 11, No.1, Juni 2012, Hal 29-39, ISSN 1411-514X. Tersedia di: http://digilib.mercubuana.ac.id [Diakses pada 30 Maret 2021].
Sari, G.I. dan Fadli. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi, [online] Volume 7, No. 3, Oktober 2017 ISSN 2303-0356, hal. 17-34. Tersedia di: http//ejournal.unib.ac.id [Diakses pada 18 Maret 2021].
Setyowati, L. Et al,. (2016). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. KINERJA, [online] Volume 20, No. 2, Th. 2016: hal. 179-191. Tersedia di: http//ojs.uajy.ac.id [Diakses pada 18 Maret 2021].
Sholikah, R.N. et al,. (2016). Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Kantor DPPKAD Kabupaten Boyolali). Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, [online] Volume 12, Edisi Khusus April 2016: 168-175. Tersedia di: http://ejurnal.unisri.ac.id [Diakses pada 17 Maret 2021].
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
