IMPLEMENTASI PELIMPAHAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KENDAL
DOI:
https://doi.org/10.56444/psgj.v2i2.617Keywords:
implementasi, peraturan bupati, sarana, prasarana, pemberdayaan.Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan, faktor pendukung dan penghambat Peraturan Bupati Kendal nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kendal. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam ((In-depth- Interview), dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, metode data (display data), dan penarikan/ verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kegiatan pembangunan sarana prasarana dan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara teknis relative mudah, meskipun belum semua masyarakat dapat menikmati hasilnya. Perubahan perilaku masyarakat yang diharapkan belum tampak signifikan, pelimpahan wewenang aturan yang cukup jelas namun konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana belum berjalan sesuai aturan. Kegiatan yang berhubungan dengan pelatihan, penertiban umum atau pengelolaan lembaga masyarakat kurang direspon oleh masyarakat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan adalah sumber daya manusia, dukungan masyarakat, kerjasama antar individu atau tim pelaksana kebijakan dan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan minimnya sumber anggaran, dan sikap serta perilaku masyarakat.
References
A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdul Wahab solichin. 1997. Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara, Jakarta: Edisi Kedua, Bumi Aksara.
Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Abdullah, M. Faisal, 2005. Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
Agung Wara Laksana, Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik ISSN 2442-6962 Vol. 4, No. 32015.
Agung Wara Laksana, Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962
Vol. 4, No. 3 (2015). https://media.neliti.com/media/publications/42458-ID-pelimpahan-wewenang- bupati-kepada-camat-dalam- penyelenggaraan-urusan- pemerintaha.pdf.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
Anggara, Sahya, 2018. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Ardi Psychologymania, 2013. Pengertian Tugas Pokok. http://psychologymania.com/2013/07/pen gertian Tugas Pokok.html (di akses 27
Desember 2020).
Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Praktik). Jakarta. Rineka Cipta.
Berdasarkan Monografi Kecamatan Kendal Tahun 2004.
Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.
Creswell, J. W. 2010. Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
Googin, Malcolm L et. al. 1990. Implementation, theory and practice, Scott, Foressmann and company. USA.
Guba, E.G and Lincoln, Y. S. 1981. Effective Evaluation. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
http://repository.uin- suska.ac.id/4180/3/BAB%20II.pdfdiundu htanggal 10 Maret 2020.
https://akangbageur21.wordpress.com/2014/03/19/implementasi-kebijakan-publik-serta- faktor-keberhasilan-dan-kegagalannya/
https://core.ac.uk/download/pdf/11520552.pdf https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/2071/05.3%20bab%203.pdf?sequenc e=9&isAllowed=y
https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdfdiunduhtanggal10
Maret 2020 jam 06.00. https://kalteng.bpk.go.id/ujdih/asset/materi/tahukahanda/Perbedaan%20Delegasi%20Ma ndat.pdf.
https://media.neliti.com/media/publications/74048-ID-implementasi-kebijakan- pelimpahan-wewena.pdf.
https://media.neliti.com/media/publications/9434- ID-implementasi-kebijakan-pelimpahan- wewenang-bupati-kepada-camat-di- kecamatan-seng.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM k4Gup6rsAhWR_XMBHRkgAkYQFjAIeg QIChAC&url=https%3A%2F%2Fe-journal.unair.ac.id%2FYDK%2Farticle%2Fdownload%2F1883%2F1385&usg=AOvVaw1hAENel35LC7Zz_HiaaZa5 https://www.google.com/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwid066j_arsAhU1_XMBHfUyCzQ4ChAWMAB6BAgEEAI&url=http%3A%2F%2Fjurnal.untad.ac.id%2Fjurnal%2Findex.php%2Facademica%2Farticle%2Fdownload%2F2296%2F1487&usg=AOvVaw1aFhtsOdxWGiotgrKZ-FTY
Indriyati, SST, M.Si , dkk. 2019. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal 2019. Badan Statistik Kabupaten Kendal.
Jimly Asshiddiqie, 2012. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:Graha Ilmu.
Kirk, J. & Miller, M. L., 1986. Reliability and Validity in Qualitative Research, Beverly Hills, CA, Sage Publications.
Leo Agustino, 2006, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Alfabeta.
Mardalis, 2007. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
Mardalis. 2008. Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara.
Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA. Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation. New York: St. Martin Press.
Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Notoatmodjo S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Notoatmodjo S. 2010. Ilmu Perilaku Kesehatan.
Jakarta: PT Rineka Cipta. Pasal 10 huruf b. PP 17 tahun 2018.
Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
Pelly, Usman, 1994, Teori – Teori Sosial Budaya, Proyek Pembinaan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Dan Kebudayaan
Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Kendal Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Kendal.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the dorsey press. Chicago-illinois, USA.
Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Suharsaputra, Uhar. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Bandung: PT Refika Aditama.
Suharto. Edi. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
SusantiRetiya,https://www.researchgate.net/publi cation/336888959_Kewenangan_Pemeri ntah_yang_Bersumber_dari_Peraturan_ Perundang-Undangan.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 dalam pasal 5 ayat 22 menjelaskan tentang atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.
Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.
Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.
Zainal , Nining H. 2008. Tugas Dan Fungsi Pegawai. Jakarta: PT. Rajawali.
