Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamaian Dalam Perjanjian Kredit Bank

Abstract

Dalam perjanjian kredit bank, debitur yang tidak melakukan kewajibannya dianggap melakukan wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, atau penataan kembali. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah bank mengajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi oleh pengadilan diarahkan ke mediasi melalui akta perdamaian. Permasalahan. 1) Bagaimana Proses Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain  dalam Perjanjian Kredit Bank ? 2) Faktor Apa yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain  dalam Perjanjian Kredit Bank ? 3) Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Debitur Melalui Akta Perdamain  dalam Perjanjian Kredit Bank berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Negri Meureudu Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn? Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan sumber data sekunder melalui pengumpulan data dan studi pustaka. Hasil penelitian 1) Proses penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. 2) Hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur melalui akta perdamaian dalam perjanjian kredit bank dapat muncul dari pihak bank, selaku kreditur (intermal) ataupun pihak nasabah, selaku debitur (eksternal). 3) Akta perdamaian Nomor 14/Pdt. G.S/ 2020/PN.Pdg berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara memindahkan gajinya ke bank X Cabang Padang, sedangkan Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN.Mrn berisi mengenai kesepakatan pengembalian hutang tergugat kepada penggugat dengan cara membayar sebagian secara tunai dan sisanya dicicil setiap bulan selama 24bulan. Akta Perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.