IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
DOI:
https://doi.org/10.56444/psgj.v2i2.623Keywords:
Implementasi, pelayanan, pengujian, kendaraan bermotorAbstract
Tujuan peneltian untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi, faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang. Pendekatan kualitatif sebagai dasar unuk mendeskripsikan dan menganalisis pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan faktor pendukung dan pendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kota Semarang secara umum relative baik berdasarkan analisis variabel komunikasi, sumber daya,disposisi, struktur birokrasi,
Faktor pendukung kir kendaraan bermotor diantaranya kecukupan SDM, alat uji kendaraan. kendaraan operasional dan sistem pelayanan online (daring). Sedangkan faktor diantaranya kualitas SDM sekitar 20% berpendidikan Sd dan SMP dan berumur diatas 50 tahun sehingga kurang taktis dalam pelayanan, terbatasnya sosialisasi ke masyarakat terkait sistem online (melalui e-KIR, serta BLU-e), dan juga tidak sebandingnya antara jumlah populasi kendaraan yang selalu bertambah dengan SDM yang menangani kir kendaraan bermotor.
References
Afifudin, Saebani Beny Ahmad. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.
Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.
Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincon. 2011. Hand Book Qualitative Research 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ekotama, Suryono. 2011. Cara Gampang Bikin Standard Operating Procedure Agar Roda Usaha Lebih Tertata. Yogyakarta: Media Pressindo.
Gie, The Liang. 1979. Unsur-unsur Administrasi. Yogyakarta: Karya Kencana.
Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Hamidi. 2008. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press.
Handoko, T.Hani. 2003. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Hasibuan, Malayu S.P. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Hayat. 2018. Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi. Malang: Intrans Publishing.
Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Jones, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik (Terjemahan). Jakarta: Rajawali Press.
J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Koesmono, dkk, 2004, Pengaruh Kepribadian Terhadap Komitmen Organisasi dan Perilaku serta Kinerja Karyawan pada Perusahaan Perkayuan di Jawa Timur. Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi. Vol 4 No.3
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
Moenir, AS. 2010. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Moleong, Lexy J. 1988. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
Mulyadi, Deddy, dkk. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
Nazir, Moh. 2009. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nugroho, Riant D. 2002. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
Ratminto & Atik Septi Winarsih. 2012. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Robbins dan Timothy. 2008. Perilaku Organisasi Edisi 12. Jakarta : Salemba Empat.
Sari Puspita, I Gusti Agung Istri, dkk. 2018. Evaluasi Program Pengujian Kendaraan Bermotor Drive Thru (Studi Kasus pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Denpasar). Jurnal Citizen Vol No 1 2018. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana.
Siagian, Sondang P. 1971. Filsafat Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.
Sinambela, dkk. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Konsep. Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Sumini dan Suprihatin. 2005. Pengaruh Motivasi dan Ketrampilan Terhadap Produktifitas Kerja: Studi Pada Perempuan Pekerja dalam Industri Rumah Tangga di Dusun Sawahan, Nogotirto, Sleman Yogyakarta. Jurnal Penelitian, No 17. Sundarso, dkk. 2014. Teori Administrasi: Pengantar Administrasi Publik. Jakarta: Universitas Terbuka.
Suprianto. 2010. “Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik (Kasus Pengujian Kendaraan Bermotor Pada UPTD Dinas
Perhubungan Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Kampar). Jurnal FISIP Volume 1 No, 2 – Oktober 2014. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
Suryabrata, Sumadi. 2012. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Tambunan, Rudi M. 2011. Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP). Jakarta: Maistas Publishing.
Wahab, Solichin Abdul. 2012. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model – Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
Zulfauziah, Jinang. 2018. Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Pelayanan Penggunaan Kendaraan Bermotor Jenis Angkutan Barang Di Kabupaten Pinrang. Skripsi dipublikasikan. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.