STUDI KAJIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Impelentasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bintan)
DOI:
https://doi.org/10.56444/psgj.v2i1.610Keywords:
implementasi, reformasi birokrasi dan hasil yang cukup baik.Abstract
Pelaksanaan penelitian tentang Studi Kajian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengambil studi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Bintan diketahui capaian kinerja yang cukup baik, kelembagaan telah ditetapkan dan penilaian mandiri telah dilakukan di Kabupaten Bintan.
References
Buku- Buku
------------------, Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Bintan. Penerbit : Pemda Kab Bintan, 2019.
------------------, Kabupaten Bintan Dalam Angka 2018. Penerbit : BPS dan Bappelitbang Kab. Bintan, 2019.
------------------, Kabupaten Bintan Dalam Angka 2019. Penerbit : BPS dan Bappelitbang Kab. Bintan, 2020.
Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Penerbit : Gava Media dan MAP UGM Yogyakarta, 2010.
Agus Dwiyanto. Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi. Penerbit : Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
Eko Prasojo, Reformasi Birokrasi di Indonesia Tahap II, Penerbit : UI Pers, Jakarta, 2018. Efendi, Sofian dkk. Reformasi Birokrasi di Indonesia, Penerbit : PT. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011.
Moh. Immanuddin. dkk. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik. Penerbit : PT. Pelangi Grafika. Jakarta, 2017.
Peraturan Perundangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2014.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2014.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2014.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2010.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2010.
Permenpan dan RB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2018.
Permendagri Nomor 135 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara (Setneg) RI, Jakarta, 2015.
Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024
Kementerian PAN dan RB, Jakarta, 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Kementerian PAN dan RB RI, Jakarta, 2020.
