REFORMASI PELAYANAN PUBLIK DI NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU

Abstract

Pelaksanaan pelayanan publik  sebagai salah satu  tanggung jawab pemerintah. Mereka berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Dimana   penyediaan pelayanan publik sebagai menyelesaikan sebuah urusan baik administrasi ataupun pelayanan barang dan jasa. Kajian ini mengunakan pendekatan kualitatif,   Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Dalam pelayanan publik pemerintah Malaysia mengadopsi beberapa nilai-nilai etis ke dalam manajemen sumber daya manusia (aparat). Melalui management integrity committees, yang diwujudkan dalam The Twelve Pillars” yang meliputi: Menghargai nilai waktu; Keberhasilan karena ketekunan atau kegigihan; Senang bekerja keras; Kesederhanaan; Memiliki karakter yang baik; Kekuatan keramahan; Kekuatan contoh yang kongkrit; Kewajiban melakukan tugas; Kearifan ekonomi; Kesabaran; Perbaikan talenta; Kesenangan untuk terus menghasilkan. Vietnam  merupakan  negara  yang  cukup  berkembang  dalam  melakukan reformasi  birokrasi  pelayanan  khususnya  pelayanan  dalam  hal  membuka  bisnis  atau strating   a business.   Vietnam   memiliki keunggulan   tersendiri yaitu dari segi biaya   dan prosedur. Walaupun sedikit melalui prosedur online, dibandingkan Indonesia  Vietnam  lebih unggul  karena  membutuhkan instansi  yang  lebih  sedikit daripada  Indonesia. Masyarakat Jepang telah menyadari secara menyeluruh perannya sebagai abdi negara untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ada suatu kebanggaan jika mereka bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kondisi ini, telah terjadi sejak lama dan membudaya dalam masyarakat Jepang. Pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Jepang bukan hanya sebatas penyediaan prasarana/sarana. Pelayanan Publik dapat berjalan baik karena pemerintah yang cepat melihat dan membaca kebutuhan masyarakatnya, serta peran aktif masyarakat dalam membantu jalannya Pelayanan Publik.