IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GO DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Authors

  • Safira Fildza Untag Semarang
  • Munawar Noor Untag Semarang

DOI:

https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.580

Keywords:

Implementasi, Kebijakan Go Digital, Pelayanan, & Administrasi Kependudukan.

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di  Dispendukcapil Kota  Semarang dan  faktor pendorong   serta   kendala-kendalanya.  Penelitian   ini   menunggunakan  pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota  Semarang.  Analisis  data  secara  deskriptif  kualitatif  mulai  dari  reduksi  data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan   pelayanan   administrasi   kependudukan;   adanya   perencanaan program  dan  kegiatan  yang  mendukung  pelaksanaan  Sistem  Administrasi Kependudukan;  adanya  koordinasi  yang  baik  dengan  organisasi  perangkat  daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya   Peraturan   Walikota   sebagai   pedoman   pelaksanaan   teknis   implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan  kesadaran masyarakat untuk  penggunaan teknologi dalam  layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan.

References

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Afrianni, Afriyanni. 2021. Reformasi Pelayanan Publik: Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Pembangunan Nagari. Vol 6 (1): 76-92.

Ajulor, Omoniyi Victor. 2013. Policy Implementation And Rural Poverty Reduction In Nigeria (An Analysis Of The National Poverty Eradication Programme (Napep) In Ado-Odo Ota Local Government Area, Ogun State). Annual International Interdisciplinary Conference, Aiic 2013, 24-26 April, Azores, Portugal.

Arisandy, Yudha. 2018. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Probolinggo. Majalah Ilmiah “Dian Ilmu”, Vol 17 (2): 16-33

Cahyaningrum, Anisa. 2019. Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Jurnal Administrasi Publik. Vol 7 (2): 103-115

Dey Ian. 2003. Qualitative Data Analysis. New York: RNY.

Dimock and Dimock. 1992.

Administrasi Negara, Terjemahan. Jakarta: Rineka Cipta

Firman, Bimasakti. 2018. Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang). Jurnal Penelitian. Vol 1 (1): 1-18

Handoyo, Eko. 2014. KebijakanPublik. Semarang: Widya Karya

Liun. 2014. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Bidang Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4: 445-457

Melinda, Mona. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 19 (2): 128-144

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. J. 2014. Qualitative data analysis. A methods sourcebook: McCandless

Moleong, Lexy J. 2010.

Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, Riant. 2003.Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Jakarta. Elex Media Komputindo

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo

Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta,

Setiawan, B. 1999. Evaluasi Proyek: Pengertian Evaluasi Proyek,Aspek-aspeknya dan Metode Memperoleh Gagasan. Bappenas. Jakarta

Stufflebeam, Daniel L. 2002. “The CIPP Model For Evaluation. Boston: Kluwer Academic Publisher.

Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sugiyono. 2015. MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.

Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press

Sutriadi, Edi. 2018. Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik. Volume 8 Nomor 1: 27-36.

Syafiie, Inu Kencana dkk. 1999.

Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Taufiqurohman. 2015. Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Ipm. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama

Thariq, Alfian Nur At. 2013. Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau (Studi Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan).

eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (3) : 331-345

Wahab, Solichin Abdul. 2004 Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyono, Suko. 2019.

Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol 11 No 1:1-20.

Winarno, Budi. 2007. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno. 2004. Evaluasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Jakarta: Centre For Human Capacity Development

Yagusta. 2016. Evaluasi Program Gala Desa Tahun 2017 Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga. Jurnal Penelitian. Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Jakarta. 204-216

Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Derah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang

https://halosemarang.id

https://dukcapil.kemendagri.go.id/b erita/baca/544/cetak-dokumen- kependudukan-di-rumah-dari-file- pdf-masyarakat-makin- dimudahkan-dan-aman

https://indonesia.go.id/kategori/kep endudukan/1934/cetak-dokumen- kependudukan-dari-rumah,

Downloads

Published

2022-10-22

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.