Gratifikasi Sebagai Bentuk Suap Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001
DOI:
https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.1332Keywords:
Graphics, Forms of Bribery, KPKAbstract
Efforts to eradicate criminal acts of corruption have become the mandate of the Indonesian nation and have been outlined in the Decree of the Indonesian People's Consultative Assembly (MPR) Number XI/MPR/1998 concerning the Administration of a State that is Clean and Free of Corruption, Collusion and Nepotism. This mandate was then followed up with Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. The application of a reversal of the burden of proof system in reporting gratuities in the context of eradicating corruption has been implemented by Malaysia and Singapore. The implementation of the system of reversing the burden of proof in reporting gratuities in Law Number 20 of 2001 is expected to prevent criminal acts of corruption more optimally and effectively, at least reducing the corrupt practices that have occurred so far.
References
Arief, Barda Nawawi, Perbandingan Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Tempo, 22 Januari 1999
Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Lengkap 2005 dengan Penjelasannya, Fokus Media, Bandung, 2005
Hamid, Edy Suandi Dam. Sayuti, M (Editor), Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Aditya Media, Cet. Pertama Yogyakarta, 1991
Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, Edisi Kedua, Jakarta, 1991
Lubis, T. Mulya, Reformasi Hukum Anti Korupsi, Makalah pada Konferensi Menuju Indonesia Bebas Korupsi, Depok, 18 September 1998
Mochtar, M. Akil, Memberantasa Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifkasi, Q-Communication, Jakarta, 2006
Nasution Adnan Buyung, Prinsip-prinsip Umum Pengadilan yang Baik, Makalah pada Lokakarya Mengendi Pengadilan Khusus, Jakarta 19-20 Juni 2001
Sapardjaya, Komariah Emong, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Alumni, Bandung, 2002
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Transparency International, Corruption Perception Index 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 dan 2000, Berlin, Germany
Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
