Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
DOI:
https://doi.org/10.56444/jma.v6i2.474Keywords:
Pemerintah, E-KTP, Kota Semarang.Abstract
Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan seperti menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, penerbitan surat izin, penerbitan E-KTP dan akta kelahiran pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pengairan, dan sebagainya. Akibatnya, peran pemerintah memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga ia berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik semaksimal mungkin. Peningkatan pelayanan publik berkaitan erat dengan konsep desentralisasi. Desentralisiasi melalui pembentukan otonomi daerah di Indonesia menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, terutama mengenai peningkatan pelayanan publik mengingat desentralisasi memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan publik. Terkait desentralisasi, Pemerintah Kota Semarang bersama perangkat daerahnya pun memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri secara luas dan bertanggung jawab dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya melalui pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan bidang administrasi di Kota Semarang salah satunya dimana Wali Kota Semarang melimpahkan kewenangan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan salah satu pelayanan yang diselenggarakan adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas seseorang.
References
A.S. Moenir, 2010. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia.Bumi Aksara : Jakarta. Anggraini,Rensiand Roeliana,
Loesida and Budiyono, Budiyono (2017) KUALITAS Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota bengkulu. Undergraduated thesis, UniversitasBengkulu
Dina Ismira Dewi,2019 tentang Strategi Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Jurnal.
Djaja, 2017, Akta Kelahiran, Semarang DisdukCapil.
Fandy Tjiptono. 2017. Strategi Pemasaran. Edisi 4: Andi
Hardiyansah ,2011, Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta : Gava Media.
Inu Kencana Syafiie, 2014, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta
Kasim, 2002: 6 dalam T. Yuningsih, 2018, Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. Marketing Managemen, 15th Edition, Pearson Education,Inc.
Keban, Yeremias T. 2018. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, Dan Isu. Gava Media, Yogyakarta.
Prasetyo dan Miftahul ,2012, Kualitas pelayanan PT Raja Grafindo Persada
Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry. 2016. “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”. Journal of Retailing. Vol 64 (1) pp 12- 37.
Regina Fitriani Rendo, PS, Annisa Purwaningsih (2019), tentang Kualitas Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang,Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.
Supranto. Limakrisna, Nandan, 2011, Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran. Mitra Wacana Media: Jakarta.
Sinambela Lijan Poltak, 2017, Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta, Bumi Aksara.
Sukardi. 2015. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta : PT Bumi Aksara.
Sedarmayanti ,2011 .Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil. Bandung : PT. Refika Aditama
Simamora, Henry, 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: STIEY
Sugiyono, 2016,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet
Tasrif, 2019 Mahasiswa Program Studi Magister Administrsai Publik Pasca Sarjana penelitian dengan judul Kualitas Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu, Jurnal .
M.Setiawan, 2016, Kualitas pelayanan pembuatan kartu keluarga pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. thesis,
Moenir. 2015, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara.
Mahmoedin ,2010, Implementasi kebijakan publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta: Gava Media.
Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Toha, 2016, Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Indeks.
Nora Sembadra Mahardhika, Endang Larasati, 2016 Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Skripsi
Zain, 2010, Pengertian Pelayanan, Ghalia Ilmu Bandung.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan publik.
Keputusan Menteri PAN PE / 20 / M.PAN /04 /2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2017
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2017
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. 63 Tahun 2017, pelayanan publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor 81 Tahun 2017 pelayanan umum
Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
