Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Depok

Authors

  • Rahmawati Rahmawati Universitas Muhammadiyah Jakarta
  • Qiqi Asmara Universitas Muhammadiyah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.56444/jma.v9i1.1403

Keywords:

Implementasition, PTSP, Religious Courts

Abstract

To improve service quality, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued a Decree of the Director General of the Religious Courts Number 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Concerning Guidelines for One-Stop Services in the Religious Courts Environment. With this policy, the Depok Religious Court implemented the One-Stop Integrated Service. In implementing the One Stop Integrated Service at the Depok Religious Court, several obstacles were found in its implementation. The aim of this study is to identify and analyze the implementation of the One Stop Service policy at the Depok Religious Court. The theory of this research uses the theory of policy implementation in the George Edward III model. By using a descriptive method with a qualitative approach. Retrieval of data using interviews, observation and documentation. Meanwhile, to test the validity of the data using triangulation techniques. The results of the research from 4 indicators that regarding communication it is necessary to carry out more socialization because many people do not know about the mechanism in the procedure for handling service cases that exist at PTSP. Resources, in terms of quantity the number of officers at PTSP is still small while the number of cases at the Depok Religious Court is quite a lot. In terms of quality, there is a need for training because there are still officers who are less responsive, and the existing facilities and infrastructure at PTSP have not been integrated all in one door due to limited land. Disposition, the executors have a commitment to carry out this policy by delivering tasks that are good enough in accordance with the contents of the instructions in the policy. Bureaucratic Structure, the officers have carried out the policy in accordance with the applicable SOP. Suggestions from this study are that socialization must be increased and there is a need for land expansion to support infrastructure facilities and additional staff on duty at PTSP so as to maximize service time.

References

Artikel Jurnal

Suhartoyo. 2019. Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, ISSN 2621-2781.

Berlian Tyasotyaningrum & Arsita Putri. 2021. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mewujudkan Pelayanan Prima di Kabupaten Trenggalek. Jurnal Mediasosian Ilmu Sosial dan Administrasi Negara. Volume 5 Nomor 2, September 2021. pISSN 2579-342X e-ISSN 2620-5149.

Fatah Hidayat, Sutomo & Bagus Sigit Sunarko. 2018. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP): Pendelegasian Kewenangan Setengah Hati. Jurnal Politico, Volume 18 Nomor 1, Maret 2018. ISSN 1829-6696.

Maulana, Akhmad Taufan. 2021. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dalamn Upaya Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jurnal Signal Volume 10 No 2. ISSN 2580-1090.

Mutmainna dan Sabri Samin. 2021. Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Negeri Takalar dalam Mewujudkan Pelayanan yang Sederhana, Cepat, dan Murah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, Voume 2 Nomor 1, Januari 2021.

Permana, Dian & Hisam Ahyani. 2020. Implementasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural Pada Peserta Didik. Jurnal Tawadhu. Vol 4, No 1.

Lenaini, Ika. 2021. Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. ISSN 2549-7332. Vol 6, No 1, Hal 33-39.

Prodi Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. 2017. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah. ISSN 2549-7332. Vol 1, No 1.

Buku Teks

Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: Jejak Publisher.

Wahab, Solichin Abdul. 2021. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Paragonatama Jaya.

Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

M.A, Ibrahim. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Pontianak: Perpustakaan Nasional.

Sahya Anggara, 2014. Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Mulyadi, D. 2016. Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (Konsep. Teori Dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Islamy, I. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Edward III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington DC: Congresional Quarterly Press.

Winarmo, B. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Buku Seru

Suwitri, 2008. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: IKAPI.

Moeloeng, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Awan, 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Widya Karya..

Pasolong.2013. Kepemimpinan Birokrasi Bandung: CV.Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/OT.01.3/8/2008.

Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 97 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Nomor. 138 Tahun 2017.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.

Sumber dari internet dengan nama penulis

Zakky. 2020. Pengertian Observasi Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]. https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/. Diakses pada tanggal 5 Januari 2023.

Radar Depok. 2023. Fakta Sejarah Asal Usul Kota Depok. https://www.radardepok.com/utama/9468682037/fakta-sejarah-asal-usul-asal-mula-kota-depok. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

Profil baru. 2023. Daftar Kecamatan dan Kelurahan Depok. https://profilbaru.com/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Depok. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

Pengadilan Agama Depok. 2023. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Depok. https://pa-depok.go.id/ . Diakses pada tanggal 15 Juni 2023.

Downloads

Published

2024-03-10

How to Cite

Rahmawati Rahmawati, & Qiqi Asmara. (2024). Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Depok. Jurnal Media Administrasi, 9(1), 63–84. https://doi.org/10.56444/jma.v9i1.1403