Manajemen Pra Bencana Alam Di Kabupaten Bima Dalam Perspektif Collaborative Governance
DOI:
https://doi.org/10.56444/sa.v12i1.603Keywords:
Penanggulangan, prabencana, collaborative Governance, Kabupaten Bima.Abstract
Tujuan penelitian ini untuk melihat collaborative governance terutama pada tahap pra bencana, dan sejauh mana kerjasama serta upaya-upaya yang telah dilakukan berbagai aktor untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini dipilih melalui teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data terdiri atas observasi observation, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan manajemen prabencana di Kabupaten Bima di lakukan dengan pendekatan collaboraive governance melaui prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan. Dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana. Dalam pendekatan ini Badan Penanggulangan Bencana bertindak sebagai leading sector berupaya untuk mengimplementasikan program-program yang ada dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah dengan kerjasama lintas sektoral. Dalam implementasinya BPBD bertindak sebagai koordinator, fasilitator, motivator, sekaligus pelaksana program-program. Melalui kolaborasi tersebut menghasilkan strategi penanggulangan bencana melaui perkuatan aturan dan kapasitas kelembagaan yang difokuskan untuk mencapai penguatan kerangka Hukum penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan peningkatan kapasitas serta akuntabilitas tata kelola penanggulangan bencana. Proses kerjasama ini juga telah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan seluruh SKPD. Pemerintah Daerah juga bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan hasil-hasil riset yang dapat diterapkan secara langsung oleh Pemerintah, individu dan keluarga seperti pembangunan rumah aman Gempa, sumur resapan dan lainnya. Diharapkan dengan adanya beberapa riset terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Bima dapat menurunkan kerentanan daerah terhadap risiko multi bahaya.
References
Ahdi, D. (2015). Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko. Reformasi, 5(1), 13–30.
Andini, F. N., Anggraeiny, R., & Susilowati, T. (2020). Upaya Dinas Pemadam Kebakaran DalamPencegahan Dan PenanggulanganKebakaran Di KecamatanSamarinda Ulu KotaSamarinda. Jurnal Administrasi Negara, 8 (2)(1), 8978–8990.
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Ariyanto, D. (2018). Koordinasi Kelembagaan Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Journal of Management Review, 2(1), 161. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i1.1118
Asteria, D. (2016). Optimalisasi Komunikasi Bencana Di Media Massa Sebagai Pendukung Manajemen Bencana. Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 1(1), 1. https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.30
Zaenuri. (2012). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengeloaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance157–168.
Cahyono, S. A. T. (2020). Eksistensi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tunas Bangsa dalam Penanggulangan Korban Bencana Alam. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan …, 237–250. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/2138
Daerah, D. P. (2019). Intergovernmental Dalam Penanganan Bencana Alam. 2(1), 66–81.
Dhafri, A. (2021). Penerapan Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Povinsi Riau. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.
Febrian, R. A. (2016). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (Tinjauan Konsep dan Regulasi). Jurnal Kajian Pemerintah, II, 200–208. http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824 diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
Fransiska Mulyani, Agustinus Gatot Bintoro, T. J. A. (2016). Mixed Integer Linear Programming untuk Pemodelan Distribusi Logistik Bencana. 15(2), 1–23.
Haeril, Anilawati, N., & Suraya. (2021). Kapabilitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima dalam Penanggulangan Bencana. Jurnal Tata Sejuta, 7(1), 1–30. http://ejurnalstiamataram.ac.id/index.php/tatasejuta/article/view/218
Haeril, H., Irfadat, T., & Mas’ud, M. (2022). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Pengurangan Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bima. Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1–6. https://doi.org/10.35326/jsip.v3i1.1889
Haeril, H., Mas’ud, M., Iradat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima. Journal of Governance and Local Politics (JGLP), 3(1), 23–47. https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179
Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana [The Role of Local Governments in Disaster Management]. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 2(2), 139–146.
Ibrahim, K., Emaliyawati, E., Yani, D. I., & Nursiswati, N. (2020). Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana Bagi Masyarakat. Media Karya Kesehatan, 3(1), 27–38. https://doi.org/10.24198/mkk.v3i1.23991
Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial “Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif” edisi kedua. Jakarta. Erlangga
Irwan, I. (2018). Arahan Pemanfaatan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir di Kota Bima Kecamatan Rasanae Timur. http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11888/
Jakaria, A. (2022). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Majalengka Jawa Barat. 15(2), 1–23.
Machruf, I. N., Hermawan, D., & Meutia, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik, 2(1), 129–146. https://doi.org/10.23960/administrativa.v2i1.25
Pembangunan, J., Perencanaan, M., Diponegoro, U., Perencanaan, D., & Diponegoro, U. (2019). MODEL PEMETAAN RISIKO KEKERINGAN DI KABUPATEN BIMA , NUSA TENGGARA BARAT. 15(2), 138–150.
Roskusumah, T. (2015). Analisis Model Komunikasi Efektif Dalam Komunikasi Mitigasi Bencana. In Laporan Penelitian Hibah Bersaing (Vol. 1, Issue 1).
Syarifuddin, S., Umar, U., Sukrin, S., Ihlas, I., & Ruslan, R. (2022). Strategi Muhammadiyah Disaster Manajement Center (MDMC) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bima pada Bulan April Tahun 2021. Bima Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 29–39. https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.120
Ulum, M. C. (2009). GOVERNANCE DAN CAPACITY BUILDING. 69–76.
Zagarino, A., Cika Pratiwi, D., Nurhayati, R., & Hertati, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Manajemen Bencana Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Jurnal Health Sains, 2(5), 762–773. https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.224
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan, susunan, kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima.
