Socio-Cultural : Dalam Perdebatan Penundukan Prajurit TNI dalam Peradilan Umum dengan Peradilan Militer
DOI:
https://doi.org/10.56444/psgj.v1i1.2042Keywords:
Military Justice, TNI Soldiers, General Court, Judicial SubordinationAbstract
Pros and cons about the position and jurisdiction of military courts still often occur in legal discourse in Indonesia. On the one hand, there is a group that states that the military court is only authorized to try military crimes and is not authorized to try general crimes committed by TNI soldiers, but another group states that the military court still has the authority to try both general crimes and military crimes. This article will photograph the discourse that has existed so far. This article will also explain the Position and Jurisdiction of the Military Court in Indonesia after being under the jurisdiction of the Supreme Court and the impact of the submission of TNI soldiers to the General Court on military principles. The method used was an in-depth interview with a number of sources, especially to see the growing opinion if TNI soldiers were tried in the general court. The conclusion of this article is that psychologically and culturally, TNI soldiers are not appropriate to be tried in the general court. Thus, the issue of subjugating TNI soldiers to the general court is not only juridical but also psychological and cultural. In addition, if TNI Soldiers are subject to the general judiciary, it will result in the destruction of military joints or principles that are the backbone of law enforcement and discipline of Soldiers.
References
Republik Indonesia, Pasal 49 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM, Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000, LN Nomor 208 Tahun 1997, TLN Nomor 4026.
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, LN Nomor 74 Tahun 1997, TLN Nomor 3703, Pasal 5 ayat (3).
Pernyataan Donny Ardiyanto (waktu itu menjabat sebagai Direktur Hak-hak Sipil dan Politik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI) dalam seminar RUU Peradilan Militer, Reformasi Sektor Keamanan dan Masa Depan Demokrasi di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2006.dalam E-5. “Akhiri Perdebatan Soal RUU Peradilan Militer”, Loc. Cit
DWA, “TNI dinilai menghambat”, Kompas, 4 April 2006.
SUT/DWA. “RUU Peradilan Militer, DPR Surati Presiden”, Kompas, 11 November 2006.
Wawancara dengan Andreas Paraiera yang pada saat wawancara dilakukan beliau menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR Penyusun RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada tanggal 3 Juni 2008
Wawancara dengan Iskandar Kamil, S.H., (pada saat diwawancarai menjabat sebagai anggota Hakim Agung membidangi Peradilan Militer) dilakukan pada tanggal 16 Mei 2008 bertempat di Mahkamah Agung, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara terbuka, sehingga informan bebas untuk mengemukakan pendapatnya.
SUT/DWA. “RUU Peradilan Militer, DPR Surati Presiden”, Kompas, 11 November 2006.
DWA. “TNI Dinilai Menghambat, Panglima TNI: Tidak Antireformasi”, Kompas, 4 April 2006.
Hil/DS/MJ/P-1, “Pansus DPR Masih Tunggu Surat Presiden”, Media Indonesia, 30 November 2006.
Hikhmahanto Juwana,. “Wacana Kewenangan Peradilan Militer dalam Perspektif Law and Development” (Orasi Ilmiah disampaikan dalam rangka Wisuda Sarjana dan Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer, 15 November 2006),
Wawancara dengan Bapak Arbiyoto, S.H., M.H., dilakukan di Gedung Pasca UI Salemba pada tanggal 20 Juni 2008.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2020 Public Service and Governance Journal
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
