IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GO DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG
DOI:
https://doi.org/10.56444/mia.v19i2.580Keywords:
Implementasi, Kebijakan Go Digital, Pelayanan, & Administrasi Kependudukan.Abstract
Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang dan faktor pendorong serta kendala-kendalanya. Penelitian ini menunggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Administrasi Kependudukan, petugas loket pelayanan dan pemohon layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang. Analisis data secara deskriptif kualitatif mulai dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan go digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil Kota Semarang didukung adanya komunikasi yang baik, sumberdaya, adanya diposisi dan struktur birokrasi. (2) Faktor pendorong meliputi adanya kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan; adanya perencanaan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan; adanya koordinasi yang baik dengan organisasi perangkat daerah melalui Perjanjian Kerjasama. Faktor kendala yaitu belum optimalnya pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; belum optimalnya pengelolaan SIAK, capaian kepemilikan dokumen belum sesuai target; kurangnya keterpaduan, sinkronisasi data kependudukan antar instansi; dan belum adanya Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaan teknis implementasi kebijakan go digital. Selain itu, kendala dari masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk penggunaan teknologi dalam layanan administrasi kependudukan, dan kendala trouble jaringan.
References
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Afrianni, Afriyanni. 2021. Reformasi Pelayanan Publik: Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman. Jurnal Pembangunan Nagari. Vol 6 (1): 76-92.
Ajulor, Omoniyi Victor. 2013. Policy Implementation And Rural Poverty Reduction In Nigeria (An Analysis Of The National Poverty Eradication Programme (Napep) In Ado-Odo Ota Local Government Area, Ogun State). Annual International Interdisciplinary Conference, Aiic 2013, 24-26 April, Azores, Portugal.
Arisandy, Yudha. 2018. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kota Probolinggo. Majalah Ilmiah “Dian Ilmu”, Vol 17 (2): 16-33
Cahyaningrum, Anisa. 2019. Inovasi Pelayanan melalui Aplikasi “Dukcapil Dalam Genggaman” oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Jurnal Administrasi Publik. Vol 7 (2): 103-115
Dey Ian. 2003. Qualitative Data Analysis. New York: RNY.
Dimock and Dimock. 1992.
Administrasi Negara, Terjemahan. Jakarta: Rineka Cipta
Firman, Bimasakti. 2018. Tatakelola Pemerintahan Berbasis Electronic Government Di Kabupaten Semarang (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang). Jurnal Penelitian. Vol 1 (1): 1-18
Handoyo, Eko. 2014. KebijakanPublik. Semarang: Widya Karya
Liun. 2014. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Bidang Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau. Jurnal Administrative Reform, Vol.2 No.4: 445-457
Melinda, Mona. 2020. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (Paduko) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol. 19 (2): 128-144
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana. J. 2014. Qualitative data analysis. A methods sourcebook: McCandless
Moleong, Lexy J. 2010.
Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Riant. 2003.Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi, Jakarta. Elex Media Komputindo
Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo
Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta,
Setiawan, B. 1999. Evaluasi Proyek: Pengertian Evaluasi Proyek,Aspek-aspeknya dan Metode Memperoleh Gagasan. Bappenas. Jakarta
Stufflebeam, Daniel L. 2002. “The CIPP Model For Evaluation. Boston: Kluwer Academic Publisher.
Subarsono, AG. 2013. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Sugiyono. 2015. MetodePenelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Yogyakarta: UNY Press
Sutriadi, Edi. 2018. Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik. Volume 8 Nomor 1: 27-36.
Syafiie, Inu Kencana dkk. 1999.
Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Taufiqurohman. 2015. Pandeglang Dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Ipm. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama
Thariq, Alfian Nur At. 2013. Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau (Studi Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan).
eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, 1 (3) : 331-345
Wahab, Solichin Abdul. 2004 Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Wahyono, Suko. 2019.
Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Malang. Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan. Vol 11 No 1:1-20.
Winarno, Budi. 2007. Teori Dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Winarno. 2004. Evaluasi dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga. Jakarta: Centre For Human Capacity Development
Yagusta. 2016. Evaluasi Program Gala Desa Tahun 2017 Di Kementerian Pemuda Dan Olahraga. Jurnal Penelitian. Pendidikan Olahraga, Universitas Negeri Jakarta. 204-216
Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Derah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang
https://dukcapil.kemendagri.go.id/b erita/baca/544/cetak-dokumen- kependudukan-di-rumah-dari-file- pdf-masyarakat-makin- dimudahkan-dan-aman
https://indonesia.go.id/kategori/kep endudukan/1934/cetak-dokumen- kependudukan-dari-rumah,