Evaluasi Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Lingkungan di Kota Makassar
DOI:
https://doi.org/10.56444/mia.v22i2.1974Keywords:
environmental licensing system, environmental protection, Makassar CityAbstract
The environmental licensing system is an important instrument in environmental protection. However, its implementation in Makassar City has not been optimal yet. This study aims to evaluate the environmental licensing system and analyze its impact on environmental protection in Makassar City. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observations, and document studies. The results show that the environmental licensing system in Makassar City has not been effective. There are several problems, such as convoluted procedures, lack of coordination between related agencies, as well as weak supervision and law enforcement. The impact of an ineffective environmental licensing system is the high level of pollution and environmental degradation in Makassar City. Some examples of cases found include the disposal of industrial waste into water bodies, deforestation of protected forests, and development that does not pay attention to environmental sustainability. To improve the effectiveness of the environmental licensing system and its impact on environmental protection, efforts are needed, such as simplifying procedures, enhancing coordination between agencies, strengthening human resource capacity, and imposing strict sanctions on violators.
References
Adiwibowo, A. (2020). Perizinan lingkungan hidup: Teori dan praktik di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). Strategi nasional pembangunan berkelanjutan. Bappenas.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. (2021). Laporan tahunan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup.
Efendi, A. (2018). Pengaruh pengawasan terhadap kepatuhan perizinan lingkungan. Jurnal Hukum dan Lingkungan, 12(1), 45-60.
Fadli, M. (2019). Kebijakan lingkungan hidup di Indonesia: Tinjauan dari aspek hukum dan administrasi. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2020). Pedoman perizinan lingkungan hidup. KLHK.
Mardani, M. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pengawasan lingkungan. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 75-89.
Nasution, R. (2017). Pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Penerbit Universitas Sumatera Utara.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012. Tentang izin lingkungan. Pemerintah Republik Indonesia.
Pusat Data dan Informasi Lingkungan Hidup. (2022). Statistik lingkungan hidup Indonesia. KLHK.
Rahman, A. (2020). Evaluasi sistem perizinan lingkungan di Indonesia. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 15(3), 104-118.
Rasyid, H. (2019). Analisis kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar. Universitas Hasanuddin.
Riset Lingkungan Hidup Nasional. (2022). Laporan riset lingkungan hidup di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup.
Setiawan, B. (2020). Dampak pembangunan terhadap lingkungan: Studi kasus di Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Lingkungan, 7(1), 89-100.
Sulistyo, A. (2018). Pengelolaan limbah industri: Kebijakan dan implementasi. Penerbit Universitas Diponegoro.
Suparno, J. (2021). Koordinasi antar instansi dalam pengawasan lingkungan. Jurnal Kebijakan Publik, 6(2), 67-80.
Tanjung, M. (2019). Hukum lingkungan di Indonesia: Teori dan praktik. Penerbit Sinar Grafika.
Taufiq, H. (2020). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap penegakan hukum lingkungan. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 11(1), 34-50.
Tim Peneliti. (2021). Dampak pembangunan terhadap kualitas lingkungan di Kota Makassar. Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009. Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Republik Indonesia.
Wibowo, S. (2018). Sistem perizinan lingkungan hidup: Tantangan dan solusi. Jurnal Kebijakan Lingkungan, 5(2), 112-125.
Widyastuti, E. (2020). Sustainable development dan perlindungan lingkungan. Penerbit Airlangga.
Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen. (2020). Laporan evaluasi lingkungan hidup. YLPK.
Zulfikar, A. (2021). Penerapan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan. Jurnal Hukum dan Lingkungan, 9(3), 150-165.
Zulkarnain, M. (2019). Perubahan iklim dan implikasinya terhadap kebijakan lingkungan. Jurnal Ilmu dan Teknologi Lingkungan, 4(1), 25-39.
