Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Studi Di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima)

Authors

  • Firmansyah Firmansyah Universitas Mbojo Bima

DOI:

https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1118

Keywords:

Indigenous Rights, Local Authority at the Local Level

Abstract

Law no.6 of 2014 concerning Villages has clarified the village's authority which was previously unclear. The village's authority in question derives from indigenous rights and local village-level authority, which is at the core of village autonomy. It began with the notion that law is considered a part of the community's life processes, not merely normative regulations. The continuation of indigenous rights in Kaboro Village, Lambitu Subdistrict, is regulated by Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which was amended by the Minister of Home Affairs Regulation No. 44 of 2016 regarding Village Authority, followed by Bima Regent Regulation No. 2 of 2020 concerning the List of Authorities Based on Indigenous Rights and local village-level authority, which is stipulated in Kaboro Village Regulation No. 4 of 20. However, the implementation of local authority at the village level is documented in each preparation of the Village Budget (APBDesa). This is reflected in the Village Government's Work Plan, which is revised annually in accordance with the amount of the APBDesa.

References

Hukum Tata Pemerintahan, Aminuddin Ilmar, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2016.

Saiful Bahri Ruray (2012), Alumni, Bandung, Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelenstarian Fungsi Lingkungan Hidup

Buku Metode Penelitian Hukum oleh Zainuddin Ali tahun 2010 diterbitkan oleh Sinar Grafika di Jakarta. Sumber Perundang-undangan:

undang-undang desa nomor 6 tahun 2014

Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Mengenai Kewenangan Desa

Peraturan Bupati Bima Nomor 02 Tahun 2020 Mengenai Daftar Kewenangan Desa Di Kabupaten Bima Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa di Kaboro Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Downloads

Published

2023-10-25

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.