Jurnal Politik Hukum

DISKRIMINASI SOSIAL TERHADAP RESIDIVIS DALAM PRESPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

2023-01-18T22:05:53+00:00

This study aims to find out about how people view and their attitudes towards former prisoners in Indonesia. The research method used is a descriptive analysis method with a conceptual approach that provides an analytical point of view to find solutions to existing problems, then this research is focused on examining how legal sociology views social discrimination and efforts to minimize it. The results showed that an ex-convict needs support from various elements of society as well as the government in order for them to continue their social life.

ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN ATAS RESTRUKTURISASI PINJAMAN DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN DI BPR DANA FANINDO KOTA BATAM)

2023-01-20T07:16:01+00:00

Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Dalam Masa Pandemi Kota Batam (Studi Penelitian Di BPR Dana Fanindo Kota Batam), sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Namor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). dan adanya faktor penghambat Protokol Pandemi Covid-19. Kualifikasi/jenis penulisan jurnal ini menggunakan jenis penulisan hukum normatif, dan untuk selanjutnya sekaligus mengintegrasikannya dengan penulisan hukum yang bersifat sosiologis/empiris, dan untuk menganalisis beberapa

PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur)

2023-01-22T11:57:07+00:00

Illegal logging merupakan salah satu bentuk tindak pidana dibidang kehutanan. Kasus tindak pidana illegal logging di Jawa Timur sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan penegakan hukum yang baik. Sehingga antara kasus yang masuk dengan jumlah kasus yang selesai tidak seimbang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging yang ada di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder yang digunakan ialah melalui wawancara,observasi dan studi kepustkaan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Perhutani dan juga Kepolisian belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah Polisi Hutan dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait regulasi kehutanan. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut dilakukan upaya-upaya untuk menanganinya.

UANG HANTARAN DALAM TRADISI PERKAWINAN DI DESA KEMBANG TANJUNG KABUPATEN BATANG HARI

2023-01-22T23:27:46+00:00

Tujuan penelitian ini adalah :Ingin mengetahui praktik pemberian uang hantaran dalam perkawinan, Ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap melembaganya adat dalam tradisi hantaran masyarakat desa dan Ingin mengetahui perpektif hukum islam terhadap uang hantaran di desa Kembang Tanjung Kabupaten Batang Hari.Latarbelakang penelitian ini diawali dari (Grand Tour) penulis melihat bahwa pada masyarakat desa Kembang Tanjung Kabupaten Batanghari: 1). Masih terlihat adanya perbedaan pada jumlah uang hantaran dalam peminangan. 2) masih terlihat pada masyarakat desa Kembang Tanjung dalam menentukan jumlah uang hantaran dilihat dari tingginya rendahnya pendidikkan anak perempuannya.Hasil penelitian mahar merupakan pemberian wajib bagi calon suami kepada calon istri sebagai bukti ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih pada seorang istri kepada calon suaminya.. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar. Hal ini dikarenakan perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Mahar boleh dilaksanakan dan diberikan dengan kontan atau utang. Hantaran di Desa Tanjung Kembang ditetapkan dengan melihat pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut. Penetapan jumlah dan waktu uang hantaran diberikan ditentukan dengan cara kesepakatan dari kedua belah pihak, tetapi tetap saja keputusannya dari pihak perempuan. Pihak laki-laki akan meminta jumlah uang hantaran dikurangi seandainya tidak ada kemampuan untuk memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebankan mempelai laki-laki yang ekonominya menengah ke bawah dan yang mempunyai berbagai tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan penelitian, setelah terjadi penundaan perkawinan

Simpulan dari penelitian ini 1) Penetapan jumlah uang hantaran dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan perempuan dan kebiasaan jumlah ditetapkan di kampung tersebut.. 2., tradisi pemberian hantaran sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan dilaksanakan dari dahulu kala. Tradisi ini yang disebut dengan adat dianggap baik oleh masyarakat selanjutnya dilestarikan dan tidak boleh ditinggalkan. 3).Mahar menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri, bukan hadiah atau seserahan,” sebutnya. Dalil mengenai mahar telah diatur dalam firman Allah, Q.S An-Nisa ayat 4 yang artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.

ISLAM DAN PERADABAN MELAYU

2023-01-22T23:47:50+00:00

Islam peradaban melayu apapun bentuknya menjadi (manifestasi) iman dan amal saleh manusia dalam pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam peradaban dalam menegakkan tidak hanya memandang satu sisi kehidupan dunia saja dengan budaya yang kaya untuk memajukan pencapaian peradaban, tapi juga memperhatikan prinsip mengejar kebahagiaan, oleh memberikan cara pengajaran moral dan kehidupan sipil yang dalam pandangan keanekaragaman dunia. Dalam pembentukan dan pengembangan, Islam peradaban melayu tidak dapat dipisahkan dari dasar-dasar keislaman petunjuk peradaban, yaitu: pertama, Al-Qur'an dan As-Sunnah, kedua, ummat Islam dan ketiga, Pembuka jalan menuju peradaban melayu. Selain itu, peradaban Islam memiliki ciri-ciri tertentu, sifat dan karakteristik yang berbeda dengan peradaban lain. Karakteristik ini, yaitu universalitas, tauhid, seimbang dan moderat, dan sentuhan karakter. Dengan karakteristik Islami tersebut islam peradaban melayu dapat diterima di berbagai belahan dunia. Artikel ini akan menjelaskan proses masuk dan menyebarnya peradaban Islam ke Dunia Melayu, yaitu melalui proses perdagangan, perkawinan, politik dan lain-lain. Kedatangan Islam kepada hakikat dan peran Islam peradaban akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan dunia Melayu baik dalam bidang Aqidah, Hukum, pemerintahan, ekonomi, bahasa dan sastra, seni dan arsitektur.

EKSISTENSI KAPITALISME MELALUI PENYEBARAN MNCs DI ASEAN AKIBAT ARUS GLOBALISASI

2023-01-25T03:01:59+00:00

Penelitian ini difokuskan terkait dari keberadaan kapitalisme sebagai konsekuensi globalisasi mempengaruhi ASEAN. Adanya pasar bebas ini menyebabkan fase perekonomian kawasan berjalan tidak merata dan pemahaman mengenai neoliberalisme penting untuk dimengerti dalam menimbang hambatan pada globalisasi ekonomi. David Harvey juga menunjukkan bahwa kehadiran kapitalisme akibat globalisasi menyebabkan hancurnya ruang dan waktu. Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif agar mendapatkan data yang sesuai dengan topik yang diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami dan menginterpretasikan makna perilaku interaktif dari peristiwa tersebut tergantung pada perilaku manusia dalam situasi tertentu dari sudut pandang teori hubungan internasional maupun pandangan penulis. Hasil penelitian ini secara singkat bahwa globalisasi sebagai proses dimana negara-negara dalam setiap kawasan menghadapi tekanan-tekanan yang sangat kuat terhadap homogenisasi berbagai kebijakan ekonomi akibat perkembangan kapitalisme, dengan cara menarik investor dan teknologi luar negeri untuk bersaing dalam lingkup pasar yang lebih erat. Globalisasi juga memudahkan negara-negara dominan dalam memperluas pengaruh ke kawasan lain seperti ASEAN melalui penyebaran MNCs tersebut dengan metode merger dan pembukaan anak cabang dengan menghasilkan berbagai produk mereka. Dapat disimpulkan bahwa kehadiran globalisasi ternyata memaksa ASEAN untuk melakukan persetujuan aktif kepada kapitalisme, melalui pembuatan beberapa kebijakan seperti ASEAN Framework Agreement on Services, ASEAN Free Trade Area, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu akan memudahkan para investor sebagai pemiliki MNCs untuk menanamkan modal di Asia Tenggara.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (CRIMINAL POLICY) TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

2023-01-27T14:43:28+00:00

One type of cybercrime that is currently trending is online gambling. This paper will discuss the problems of the efforts of the Banyumas Police in tackling online gambling crimes and what are the obstacles for the Banyumas Police in tackling online gambling crimes. The discussion shows that the efforts of the Banyumas Police in tackling criminal acts of online gambling have made three efforts, namely pre-emptive, preventive and repressive efforts. Obstacles to the Banyumas Police in tackling online gambling crimes are due to a lack of public awareness which is still reluctant to report perpetrators or places that carry out gambling to the police, so that this will slightly hinder the police's efforts.

PEMBERANTASAN MAFIA TANAH SEBAGAI UPAYA BERSAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

2023-01-27T14:59:39+00:00

Masalah penguasaan terhadap kepemilikan tanah tanpa hak selama ini menjadikan problematika serius, dikarenakan bukan saja dapat merugikan masyarakat sebagai korban atau pihak yang bersangkutan, namun juga merugikan Negara. Kepemilikan atau penguasaan tanah tanpa hak yang dimaksud diantaranya adalah dengan cara memalsukan terhadap sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, atau yang sering disebut dengan istilah ‘mafia tanah’.

Metode penelitian yuridis normatif dipergunakan dalam tulisan ilmiah ini. Penelitian hukum kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder terkait topik penelitian.

Pemerintah telah menerbitkan Petunjuk Teknis Nomor. 1/ JUKNIS/ D.VII/ 2018, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Sanksi pidana dapat dikenakan bagi mafia peradilan. Masyarakat sebagai pemilik tanah dapat melakukan pencegahan dengan cara mencermati praktek mafia tanah yang mencurigakan dan berpotensi menimbulkan kerugian.

Mafia tanah sulit diberantas dikarenakan masalahnya rumit diselesaikan, dikarenakan memanfaatkan kelemahan birokrasi serta menggandeng aparat hukum dan birokrasi terkait. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dalam mendaftarkan tanah miliknya dengan cara diurus sendiri adalah merupakan salah satu peran atau pemberdayaan guna menekan atau meminimalisir praktek mafia tanah yang berkeliaran di Negara Indonesia.

Oleh karenanya diperlukan pemberian hukum pidana yang tegas, tanpa pandang bulu. Baik bagi pelaku mafia tanah maupun birokrasi yang diajak melakukan kejahatan. Selain itu diperlukan penataan birokrasi dengan mengedukasi tugas dan kedudukan masing-masing berdasar ketentuan dan perundangan, mulai dari Kepala Desa/ Lurah dan/atau perangkat desa, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Notaris-PPAT), serta para pejabat Badan Pertanahan hinga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementrian ATR/ BPN).

PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PEWARISAN PADA MASYARAKAT PATRILINEAL

2023-03-13T18:18:05+00:00

Sistem pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat patrilineal, belum mencerminkan penerapan asas persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang nilai nilai keadilan substantif dan penerapan asas Equality Before The Law melalui pendekatan studi dokumen. Proses pewarisan pada masyarakat paternalistik cenderung mengedepankan anak laki laki sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan orang tua, sehingga pihak perempuan atau anak-anak perempuan yang memahami prinsip persamaan kedudukan warga negara di depan hukum, menuntut perlakuan adil melalui jalur hukum seperti yang terjadi Tanah Karo, Tapanuli, Bali, Rote Ndao dan Manggarai. Diharapkan agar proses pewarisan mencerminkan nilai nilai keadilan berlandaskan prinsip Equality Before The Law.